Gun-gun Gunawan Abdul Jawad: Anggota DPRD Kota Banjar Dukung Penolak Program Kebijakan Full Day School

WARTAPARLEMEN.COM: KOTA BANJAR - Rencana kebijakan Full Day School (FDS) yang akan diterapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI terus menuai kecaman dan reaksi.

Salah satunya muncul dari salah seorang anggota Komisi I DPRD Kota Banjar dari Fraksi PKB, Gun-Gun Gunawan Abdul Jawad, sangat mendukung aspirasi yang dilakukan oleh Aliansi Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjar, untuk menolak keras rencana Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan sekolah delapan jam dan lima hari atau Full Day School (FDS) diwilayah Kota Banjar, Jawa Barat, dengan alasan apapun.

Gun-gun, bersama Aliansi Penyelenggara Lembaga Pendidikan Islam Kota Banjar, menyatakan penolakan terhadap Permendikbud Nomor : 23 Tahun 2017 tentang  penyelenggaraan 5 Hari Sekolah, serta mendorong Pemerintah agar segera mencabut kebijakan Full Day School (FDS). Yang digulirkan Mendikbud, Muhadjir Effendy. 

Penolakan (FDS) ini menjadi kebijakan partai kami (PKB) secara nasional, yang menginstruksikan kepada kami seluruh anggota Fraksi PKB yang ada didaerah khususnya diwilayah Kota Banjar, untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah guna penyampaian penolakan, dengan harapan agar pemerintah daerah membatalkan kebijakan FDS tersebut.

Gun-gun berpendapat, FDS berpotensi merusak eksistensi madrasah, dan tidak sesuai dengan model dan karakter pendidikan yang sudah membumi di Indonesia.

Madrasah sendiri adalah instansi pendidikan warisan beberapa tokoh dan ulama bangsa menyatu membuat instansi pendidikan untuk mengajarkan pendidikan agama, karakter serta ciri-khas pada warganya.

”Inspirasi FDS ini tidak cocok, negara ini kuat atas tokoh dan ulama yang melalui dan mendirikan program pendidikan madrasah diniyah. Sikap kita jelas bahwa kebijakan ini bertentangan dengan upaya-upaya kita membangun karakter bangsa,” tandas Gun-gun (Baehaki Efendi).