Sertifikasi Bendahara Menuju Pengelolaan Keuangan Negara Secara Profesional

INDONESIASATU.CO.ID:

Bendahara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penanggung jawab (pemegang) atau pengurus keuangan (yayasan, perkumpulan, dan sebagainya). Sementara itu, Bendahara negara (merujuk penjelasan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.05/2017) adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara. Ada 3 (tiga) jenis bendahara yang berperan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu: Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara tersebut secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh satuan kerja (satker) dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap bulannya atas uang/surat berharga yang dikelolanya. Bendahara juga merupakan wajib pungut atas pajak yang timbul atas pelaksanaan APBN. Singkat kata, Bendahara sangat berperan penting dalam membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proses penyerapan APBN.

Kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa Bendahara memiliki kompetensi yang tidak seragam. Masih banyak Bendahara yang tidak memahami peraturan kebendaharaan, perbedaan persepsi atau multi tafsir atas suatu peraturan, dan kurangnya keterampilan serta sikap kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, banyak Bendahara yang merangkap jabatan karena kurangnya sumber daya manusia pada suatu kantor, sehingga tugasnya sebagai Bendahara sering terbelengkalai. Hal yang menjadi dilematis bagi Bendahara adalah besarnya honorarium yang diterima tidak sebanding dengan tingkat risiko dan tanggung jawab sebagai Bendahara. Terakhir, belum ada program pengembangan kompetensi bagi Bendahara, dimana seorang Bendahara dituntut untuk terus memelihara keahliannya disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Hal-hal tersebut bisa menyebabkan permasalahan yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itulah diperlukan suatu inovasi yang bisa meningkatkan kompetensi Bendahara yang mengelola dana APBN.

Era globalisasi menciptakan persaingan yang sempurna di seluruh dunia, karena batas antar negara menjadi semu. Setiap individu dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam rangka memenangkan persaingan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui tingkat kompetensi seseorang? Berawal dari pertanyaan itu, maka muncullah istilah sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi maupun lembaga lain yang berwenang menerbitkan sertifikat profesi, yang diperoleh melalui serangkaian proses sertifikasi. Istilah sertifikasi merujuk pada kejadian atau peristiwa hingga seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikasi atau piagam. Sertifikasi juga bisa dianggap sebagai suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Misalnya, Sertifikasi Guru berarti proses yang harus dilalui oleh seorang guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Dengan mengantungi sertifikat pendidik, maka seorang guru berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik. Senada dengan pengertian di atas, Sertifikasi Bendahara merupakan proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi. Dimana ujian Sertifikasi Bendahara merupakan rangkaian proses uji secara objektif untuk menilai karakter, kompetensi, dan kemampuan untuk menjadi bendahara berdasarkan standar kompetensi bendahara. Bendahara yang lulus ujian sertifikasi akan mendapatkan Sertifikat Bendahara, yang merupakan keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai pengakuan atas karakter, kompetensi, dan kemampuan seseorang untuk menjadi bendahara. Bendahara tersebut juga berhak mendapatkan sebutan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT), suatu gelar yang bisa digunakan dalam forum-forum kebendaharaan dan pengelolaan keuangan negara.

Ada beberapa tujuan utama dari kegiatan Sertifikasi Bendahara yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara. Pertama, untuk menentukan kelayakan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, atau anggota POLRI dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara. Bendahara mempunyai tugas yang sangat kompleks, seperti yang telah disebutkan di atas, oleh karena itu orang yang ditunjuk sebagai Bendahara wajib memiliki kompetensi yang memadai terkait tugas dan fungsinya sebagai seorang Bendahara. Kedua, peraturan terkait tugas dan fungsi Bendahara sangat dinamis dan terus-menerus dilakukan penyempurnaan, sehingga Bendahara dituntut untuk meningkatkan dan memelihara kompetensinya. Bendahara yang telah memiliki sertifikat, berhak mengikuti program Pendidikan Profesional Berkelanjutan, yang merupakan kegiatan belajar terus menerus oleh Bendahara untuk senantiasa dapat memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Pendidikan Profesional Berkelanjutan dapat berupa diklat, workshop, seminar, atau kegiatan sejenis yang berkaitan dengan kebendaharaan. Ketiga, Sertifikat Bendahara menjadi salah satu bukti keahlian atau keterampilan dari seorang Bendahara dalam rangka menduduki jabatan fungsional. Kedepannya, pada sebagian besar institusi pemerintah membutuhkan lebih banyak jabatan fungsional daripada jabatan struktural. Dengan adanya jabatan fungsional, diharapkan para pegawai menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu pula dengan Bendahara yang diwacanakan menjadi jabatan fungsional, Sertifikat Bendahara menjadi syarat wajib untuk menduduki jabatan tersebut. Keempat, bagi Bendahara yang telah bersertifikat dan menduduki jabatan fungsional direncanakan akan diberikan tunjangan jabatan fungsional, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bendahara. Hal tersebut terkait dengan tingkat profesionalisme seorang Bendahara, dimana kompetensi seorang Bendahara harus terus dipelihara dan ditingkatkan agar bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan lancar.

Program Sertifikasi Bendahara telah dimulai sejak tahun 2016, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Awalnya, target Bendahara yang tersertifikasi secara nasional pada tahun 2016 adalah 1.000 orang, dan target tersebut sudah terlampaui. Target akan selalu bertambah setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2019 diharapkan ada sekitar 31.000 Bendahara yang tersertifikasi. Saat ini, di provinsi Gorontalo terdapat 101 Bendahara yang telah tersertifikasi. Jumlah ini seharusnya masih bisa ditingkatkan, mengingat terdapat sekitar 350 satuan kerja pengelola APBN di provinsi Gorontalo. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi Sertifikasi Bendahara, tetapi sebagian sudah teratasi. Pertama, puluhan ribu Bendahara pengelola APBN tersebar di seluruh Indonesia dengan tingkat kesulitan lokasi yang sangat beragam, memunculkan permasalahan dalam pelaksanaan ujian sertifikasi Bendahara. Oleh karena itulah, lokasi ujian sertifikasi Bendahara diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang terdekat dengan lokasi Bendahara. Kedua, banyak Bendahara yang enggan mengikuti Sertifikasi Bendahara dengan alasan risiko dan tanggung jawab Bendahara yang sangat besar tidak sebanding dengan honorarium yang diterimanya. Kiranya diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait peningkatan honorarium Bendahara yang tersertifikasi. Tentunya harus ada perbedaan honorarium antara Bendahara yang tersertifikasi dengan Bendahara biasa, karena ada perbedaan kompetensi yang dimiliki.

Diskursus terkait dengan peningkatan nominal honorarium yang diterima oleh Bendahara yang tersertifikasi telah digaungkan dari awal dimulainya program Sertifikasi Bendahara. Mengingat para Bendahara yang tersebar di satuan kerja pengelola APBN di seluruh pelosok negeri tersebut diberikan tugas untuk menyalurkan belanja negara sebesar Rp 1.450 triliun dan potensi penerimaan negara sebesar Rp 1.900 triliun (terdiri atas pajak, PNBP, dan hibah), maka sewajarnyalah honorarium Bendahara ditingkatkan bagi yang telah memiliki Sertifikat Bendahara. Sebuah harga yang sangat pantas bagi profesi Bendahara, yang bertugas mengamankan keuangan negara yang dikelolanya. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan Bendahara, diharapkan Bendahara menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dan merasa bangga atas jabatan Bendahara yang diembannya. Mengutip kata-kata Alistair Cooke, seorang jurnalis asal Amerika Serikat, “A professional is someone who can do his best work when he doesn't feel like it”, bisa dikaitkan dengan profesi Bendahara yang merupakan suatu amanah dengan tuntutan profesionalisme tinggi. (tag)


Penulis

Tatag P Yuwono,

ASN pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

 

  • Whatsapp

Index Berita